TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat giliran pertama dalam penilaian delapan aksi konvergensi penurunan stunting tingkat Jawa Barat. 

Penilaian dilakukan secara daring pada Selasa (4/7/2023), dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sumedang mengambil tempat di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS). 

Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan memaparkan materi terkait penanganan stunting di Kabupaten Sumedang yang dalam empat tahun sejak 2018 telah menurunkan angka tengkes hingga 24 persen.  

Paparan itu disampaikan di hadapan tim penilai yang diketuai Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar, drg. Ema Rahmawati.

"Setelah ditetapkan menjadi satu dari seratus kabupaten/kota prioritas penurunan stunting pada tahun 2018, Pemkab Sumedang berkomitmen untuk menurunkan stunting secara progresif melalui strategi, inovasi dan kolaborasi secara optimal," ujarnya. 

Ia pun menyampaikan capaian yang signifikan berupa penurunan angka stunting setiap tahunnya. 

"Alhamdulillah Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan stunting dari 32,27 persen pada tahun 2018 menjadi 8,27 persen pada tahun 2022,"

"Berarti kami turunkan 24 persen dalam empat tahun," ujarnya dalam siaran tertulis yang diterima TribunJabar.id. 

Wabup mengatakan, pihaknya melalui TPPS terus berbenah dan memperbaiki diri, baik itu melalui perbaikan aspek regulasi, manajerial maupun sosial. 

"Semua itu agar terwujud Sumedang Zero New Stunting," katanya. 

Sekda Herman Suryatman menyampaikan saat ini Pemkab Sumedang fokus pada skema Zero New Stunting atau tidak ada stunting baru. 

Dia optimistis bahwa pada tahun 2023 hingga selanjutnya, Sumedang menjadi daerah terdepan dalam penanganan stunting. 

"Ya walaupun kami sempat kecewa dengan data yang di publikasi SSGI yang menginformasikan stunting di kami naik lima poin," 

"Kami siap dikonfrontir dan Menkes langsung yang kroscek ke lapangan,"

"Karena yang kami ketengahkan adalah data EPPG yang terintegrasi dengan aplikasi Simpati," ujarnya.