Minggu, 10 Mei 2026

Dinas Pendidikan Sumedang Jamin 100 Persen Siswa Sekolah Rakyat Miskin Ekstrem

Dinas Pendidikan menjamin siswa sekolah rakyat di Sumedang 100 persen berasal dari keluarga miskin ekstrem

Tayang:
Penulis: Kiki Andriana | Editor: ferri amiril
tribunpriangan.com/kiki andriana
MISKIN EKSTREM - Dinas Pendidikan menjamin siswa sekolah rakyat di Sumedang 100 persen berasal dari keluarga miskin ekstrem 

Laporan Kontributor TribunPriangan.com, Kiki Andriana dari Sumedang


TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Dinas Pendidikan menjamin siswa sekolah rakyat di Sumedang 100 persen berasal dari keluarga miskin ekstrem. Miskin ekstrem berarti kondisi di mana individu atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumedang yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2025 ini menampung 150 Siswa. Detailnya, 25 siswa SD, 50 siswa SMP, dan 75 siswa SMA. 

Para siswa ini berasal dari keluarga dengan kategori miskin ekstrem. SR yang ada di bawah Kementerian Sosial RI ini akan berlangsung sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang. Sementara tanah yang diajukan untuk banguan SR Sumedang ada di Kecamatan Jatigede. 

"Sekolah rakyat masih rehabilitasi di BLK, nanti setelah selesai baru akan mulai. SR siswanya angkatan pertama 150 siswa, 100 persen berasal dari keluarga miskin ekstrem," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan saat diwawancara di Sumedang Selatan, Selasa  (15/7/2025) 

Dia mengatakan, SR berbeda dengan pendidikan Paket A, B, dan C. Menurutnya, paket pendidikan itu informal sementara Sekolah Rakyat formal. 

Soal guru dan kepala sekolahnya, dia mengatakan bahwa telah ada dengan rekruitmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan. 

"Kepala sekolah ada rekruitmen dan salah satu guru dari SMA terpilih jadi kepala sekolah. Guru, pendaftaran kemarin, untuk itu sudah ditetapkan di pusat, statusnya ASN," katanya. 

SR punya masa sekolah yang sama dengan umumnya sekolah formal. 

"Secara kelembagaan sekolah rakyat di bawah Kemensos. Di masa transisi, di Kabupaten/Kota ada di bawah koordinasi Dinsos, kami membantu," kata Eka.(*)

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved