Pemkot Tasikmalaya Belum Punya Lokasi Wajib Militer Untuk Pelajar Berperilaku Buruk

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menyiapkan jumlah pelajar hingga lokasi untuk pelaksanaan wajib militer, bagi anak yang memiliki perilaku buruk. Hal ini dikatakan usai melakukan rapat terbatas dengan Wakil Wali Kota, Jumat (9/5/2025).

Meskipun Pemkot Tasikmalaya sudah mendapatkan surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tedi Setiadi menjelaskan  bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah soal surat edaran dari Gubernur Jawa Barat.

"Kurang lebih satu Minggu kemarin kita mendapatkan surat edaran gubernur tentang langkah pendidikan di Jabar menuju gapura panca warga salah satunya soal wajib militer bagi pelajar yang memiliki prilaku khusus," ucap Tedi ketika ditemui wartawan TribunPriangan.com, usai melakukan rapat terbatas di ruangan Wakil Wali Kota, Jumat (9/5/2025).

Pria yang menjabat sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyebut bahwa Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan untuk menindaklanjuti dan mengkaji surat edaran.

Adapun poin yang berisikan dalam surat edaran yang paling utama larangan piknik atau study tour, wisudah dan pelaksanaan wajib militer.

"Untuk larangan study tour kita sudah sampaikan ke setiap sekolah supaya tidak melakukan piknik diluar dan optimalkan lingkungan yang ada di sekolah," tegasnya.

Kemudian kedua kegiatan untuk wisuda itu sudah clear dan bisa melaksanakan wisuda di satuan pendidikan saja.

"Sedangkan yang ketiga untuk meningkatkan disiplin diantaranya kita akan bekerjasama dengan pihak Dandim karena ada surat kerjasama antara Disdik Provinsi, Dinas Kota, kemudian kantor Kemenag dan Kodim semua sama," ungkap Tedi.

Tedi juga bersama unsur terkait akan membahas soal teknis pelaksanaannya, dan upaya yang dilakukan daerah bagi peserta didik yang memiliki prilaku yang khusus seperti tawuran.

"Nanti kita akan bahas secara detail dengan Dandim, kira-kira anak yang nakal cocok tidak untuk anak SMP ditarik dan diberikan pendidikan di barak," pungkasnya.

Bahkan hari pihaknya akan menghadap ke dandim terkait surat edaran ini hanya fokus untuk SMA/SMK atau jenjang lain.

"Tentunya semua hal akan kita kaji dan pertimbangkan baik buruknya. Takutnya anak yang masih dalam masa perkembangan dibawa ke barak malah semakin stres," ucap Tedi.

Namun Tedi mengungkapkan, untuk jumlah pelajar yang akan dimasukan ke barak belum didata karena ini masih awal dan akan dibahas terlebih dahulu dengan unsur terkait.

"Kita masih menindaklanjuti dan dibahas ditingkat daerah apakah ini perlu tidak di tindaklanjuti untuk SMP dan SD ditarik ke barak," tuturnya.

Sementara Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra mengaku Wali Kota sudah membikin surat edaran untuk di pelajari ke Dinas teknis salah satunya Disdik.

Nantinya Disdik akan meneruskan perintah dari Wali Kota kepada kepala sekolah dalam waktu dekat ini.

"Baru dirapatkan barusan bersama Asda II jadi hal ini sesegera mungkin membuat surat edaran, mengenai barak akan dibahas Minggu depan posisinya mau seperti apa bahwa ada lanud, kodim, dan brigif, kita harus bicarakan dengan beliau teknis dan polanya," katanya.(*)