Demo Indonesia Gelap di Tasikmalaya Ricuh, Mahasiswa Kecewa Polisi Menghadang dan tak Bisa Audensi

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Aksi demo Indonesia Gelap yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Tasikmalaya di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (19/2), berakhir ricuh hingga diwarnai pelemparan batu.

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan penolakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. 

Saat berorasi hujan turun lalu sebagian mahasiswa berteduh ke halaman rumah warga dan mobil pengeras suara yang terparkir di depan gerbang Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Kericuhan mulai terjadi saat petugas polisi yang berjaga tidak mengizinkan masuk ke area Gedung DPRD saat menyampaikan aspirasi.

Baca juga: Demo Aksi ‘Indonesia Gelap’ Ramai di Medsos, Serukan 5 Tuntutan untuk Presiden Prabowo

Mereka lantas menggoyangkan pagar besi gerbang utama.

Tak terima dengan tindakan polisi, para mahasiswa melakukan pelemparan dengan benda keras ke arah mobil polisi dan petugas yang sedang berjaga. 

Kericuhan pun tak terhindarkan sampai bambu ikut dilempar ke arah petugas polisi.

Beberapa kaca pos Satpam DPRD pecah terkena lemparan batu.

Petugas polisi terus berupaya membubarkan massa dengan mobil penyemprot air yang berjaga. 

Baca juga: Guru Honorer dari Berbagai Daerah Demo di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Adakah Asal Priangan?

Namun, mahasiswa tetap melempari petugas polisi menggunakan batu dan bata serta bambu.

"Ini aksi yang dilakukan daripada kawan-kawan aliansi aktivis rakyat menggugat Tasikmalaya tentunya ini adalah inisiasi dari rekan-rekan tentang keresahan. Ini kita bukan untuk kemudian hari ini dengan tajuk Indonesia gelap tapi bagaimana kondisi kota Tasik dan kabupaten yang perlu diperhatikan," ucap Korlap aksi Ahmad Riza Hidayat kepada wartawan TribunPriangan.com.

Ahmad menjelaskan, pihaknya kecewa lantaran Polres Kota Tasikmalaya melakukan tindakan penolakan permintaan mahasiswa.

"Kita kecewa sekaligus tidak dihadiri beberapa pihak yang kita inginkan, tentu kita akan melakukan konsolidasi dengan eskalasi yang lebih besar," tegasnya.

Pihaknya berharap Instruksi Presiden soal efeisiensi anggaran segera dicabut, sebab PTN satker dan PTN BLU yang terdampak.