Nasib Kurikulum Merdeka Ditangan Menteri Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Diubahkah?

TRIBUNPRIANGAN.COM - Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto telah resmi berisikan 48 kementerian. 

Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Perubahan sistem kerja pun tak bisa dihindari jika akan mengalami perubahan drastis diakibatkan perombakan kepemimpinan.

Salah satunya dalam sektor pendidikan, yang melibatkan kualitas pembelajaran para siswa dan siswi yang notabennya merupakan kalangan anak.

Pasalnya, guyonan ini kadang merepotkan jika benar terjadi, karena tidak pernah mudah mengikuti perubahan sistem, baik bagi siswa, guru maupun orang tua terlebih jika datangnya tiba-tiba.

Baca juga: LINK Download Buku Matematika SD Kelas 1-6 Kurikulum Merdeka TA 2024/2025, Gratis!

Seperti yang diketahui, Kurikulum Merdeka digagas menteri sebelumnya, Nadiem Makarim menjabat. 

Metode pembelajaan ini secara resmi diluncurkan pada Februari 2022, yang dipromosikan jauh lebih ringkas dan fleksibel, khususnya untuk mengejar ketertinggalan belajar akibat pandemi COVID 19.

Namun setelah pergantian demokrasi belum lama ini, da kelakar yang mengakar di masyarakat bahwa pergantian menteri akan diikuti perubahan kebijakan.

Lantas benarkah demikian sistem pembelajaran yang sudah diadaptasi beberapa tahun belakangan ini akan dirombak mengikuti kepemimpinan baru? bagaimana nasib Kurikulum Merdeke?

Kurikulum Merdeka di Tangan Menteri Baru

Sektor pendidikan memiliki kompleksitas masalah yang berbeda dengan sektor lain. 

Jika ditarik lebih jauh, Kurikulum Merdeka sebenarnya memiliki banyak nilai positif, bagi pendidik yang memiliki pola pikir maju, kurikulum ini memberi ruang bagi mereka untuk mengombinasikanya dengan kurikulum lain.

Baca juga: Link Download Buku Siswa SD Kelas 1-6 Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025, Gratis!

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti diektahui telah menegaskan mengenai hal ini.

Dirinya menjanjikan akan mengkaji semua kebijakan lama, sebelum mengambil keputusan, khususnya terkait Kurikulum Merdeka.

“Kami juga harus mengkaji, ya ini kan masih baru, kan. Kurikulum ini kan masih baru. Bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam praktiknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan,” kata Mu’ti.

“Jadi kita lihatlah. Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat.”