Kisruh KNPI Pangandaran, DPK dan OKP Minta DPD KNPI Provinsi Jabar Turun Tangan

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran dianggap tidak jelas, sejumlah pengurus DPK dan OKP meminta DPD KNPI Provinsi Jawa Barat turun tangan.

DPD KNPI Provinsi diminta turun tangan untuk mengambil alih kepengurusan KNPI Kabupaten Pangandaran dalam kepentingan musyawarah daerah (Musda).

Satu Ketua DPK KNPI Kecamatan Parigi, Tian Kadarisman, mengatakan, Musda harus tetap dilaksanakan karena melihat Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Nomor  KEP. 83/KNPI-JB/VII/2021 sudah habis.

"Bahkan sudah ada surat surat imbauan dari DPD KNPI Jabar. Kemarin juga kita sudah melaksanakan Rapimpurda untuk Musda KNPI Kabupaten Pangandaran," ujar Tian kepada Tribun melalui WhatsApp, Minggu (29/9/2024) pagi.

Hal ini tentu menjadi PR bagi Pjs Bupati Pangandaran, yang mana harus mengetahui matinya KNPI di Kabupaten Pangandaran. 

"Ini tentu harus diperhatikan karena peranan pemuda sangat penting bagi kemajuan suatu daerah," katanya.

Menurutnya, Rapimpurda adalah rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan Musda KNPI Kabupaten Pangandaran.

"Peserta Rapimpurda kemarin sudah membahas sidang komisi. Dan forum sepakat pelaksaan Musda tanggal 24 September 2024, tapi tidak diindahkan dan sampai kini  pelaksanaan Musda masih belum jelas," ucap Tian.

Pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran pertama berpendapat ditundanya Musda karena beralasan jika Musda digelar saat Pilkada maka akan rawan terjadi gesekan dan akan berpotensi ricuh.

"Menurut kami hal itu tidak menjadi alasan yang urgent, karena ada yang lebih urgent dari itu yaitu tentang keberlangsungan KNPI di Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Ketua DPK KNPI Kecamatan Cijulang, Asep Irvan mengatakan hal yang sama bahwa pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran sudah berakhir pada 21 Juli 2024.

"Seharusnya, sudah selayaknya menggelar Musda. Melihat kondisi seperti ini, kita minta DPD KNPI Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Pangandaran," katanya.

Pihaknya pun meminta Pengurus DPD Provinsi Jawa Barat segera memperjelas status kepengurusan DPD KNPI Pangandaran.

"Kan biasanya jika kejadiannya seperti ini, SK Careteker harus keluar," ucap Asep.(*)