Janda 80 Tahun Asal Kota Tasikmalaya Luput dari Bansos Pemerintah, Namanya tak Terdaftar di DTKS

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Seorang wanita lanjut usia (lansia) Jenab (80) warga asal Kampung Babakan RT 04/03, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, luput dari perhatian hingga tak pernah mendapat bansos dari Pemerintah.

Pantauan wartawan TribunPriangan di kediamannya, lantai rumah panggung milik Jenab hanya beralaskan anyaman bambu, dengan dinding bilik.

Bahkan, kesehariannya hanya berdiam di rumah karena kondisinya sudah lanjut usia dan tak memiliki kegiatan lain.

Selain hidup sendiri karena sudah lama ditinggal suaminya (meninggal), namanya pun tak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Hal itu dikatakan anak bungsunya, Idah (59).  Menurut Idah, emaknya itu tak pernah menerima bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (sembako) ataupun uang dari pemerintah.

Baca juga: DPP PPP Tunjuk Agus Wahyudin jadi Plt DPC PPP Kota Tasikmalaya

"Pernah dari RW itu pun bentuknya seperti kadeudeuh, karena inget ka emak kayaknya," ungkap Idah ketika mendampingi orang tuanya Jenab, saat ditemui wartawan TribunPriangan.com, Rabu (12/9/2024).

Bahkan kehidupan yang sangat serba dari kurang mampu, Jenab tetap diperhatikan oleh kedua anaknya yang beda rumah.

Idah kemudian menginginkan bantuan dari pemerintah dapat menjamin kelangsungan hidup orang tuanya (Jenab).

"Biaya sehari-harinya. Untuk makannya, jajannya, untuk keperluannya mungkin," ucapnya.

Baca juga: Masuk Masa Purna Tugas, Pucuk Pimpinan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota Berganti

Karena kalau rumah mungkin sudah tua begini saja kondisinya, ini lebih ke keperluan emak sehari-hari.

"Saya bukan gak mau bantu orang tua tapi gak bisa. Untuk makan saja saya juga sama kesulitan. Kemarin dikasih bantuan beras sekarung dari bantuan saja 10 kilo," ungkap Idah. 

Namun, Idah juga mengaku bahwa Jenab sempat ditawari bantuan bedah rumah benar, tapi tak mampu membayar upah pekerja, sehingga menolak. 

"Kalaupun tidak total direhab asal normal layak saja," ungkapnya. (*)