Kantor DPRD Kota Tasikmalaya Didemo Mahasiswa, Tuntut Dua Hal Ini Pada Pemerintah

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Federasi Mahasiswa Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa terkait isu buruh dan pendidikan di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin (6/5/2024).

Membawa mobil komando, mereka menutup jalan raya di depan gerbang bangunan DPRD Kota Tasikmalaya, sedang sejumlah anggota kepolisian bersiaga menghadang mereka di pintu gerbang.

Para mahasiswa tersebut lantas berbaris sambil membentangkan alat peraga aksi yang bertuliskan, 'UPAH MINIM, BAHAN POKOK MELEJIT' serta 'MAHASISWA TASIK BERGERAK, TUNTASKAN/BUBARKAN'.

Salah satu mahasiswa yang berorasi di atas mobil komando menyebut, bahwa kedatangan mereka menuntut terkait isu buruh dan pendidikan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kami ingin tahu, tugas para dewan-dewan di dalam sana seperti apa? Kami juga datang untuk mengajak berdiskusi para dewan yang tidak pernah bekerja, karena kami pernah berkonsolidasi satu minggu lalu, hasilnya apa?" ujar orator tersebut seperti dilansir TribunPriangan.com di lokasi pada Senin (6/5/204).

Baca juga: Kantor DPRD Kota Tasikmalaya Didemo, Mahasiswa Bersitegang Dengan Kadisdik

Mereka juga menuding, bahwa banyak masalah yang belum diselesaikan oleh eksekutif dan legislatif Kota Tasikmalaya sejak Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) beberapa waktu lalu.

Lantas, orator lain menyinggung terkait UU Cipta Kerja, di mana cuti bagi buruh Ibu melahirkan hanya 3 hari saja.

"Bayangkan, belum hilang sakit usai melahirkan, dia harus bekerja. Kalau DPRD Kota Tasikmalaya tidak bisa menampung aspirasi kami di sini, apa-apa harus pusat, lantas apa gunanya ada DPRD di sini?!" tegasnya.

Orator tersebut juga menyinggung kesejahteraan guru honorer yang dinilai sangat memperihatinkan.

"Guru honorer digaji Rp 350 ribu untuk 3 bulan sekali. Sebagai anggota dewan, perhatiannya bagaimana ini?!" ujarnya.

Dalam beberapa waktu, para mahasiswa tersebut berhasil menduduki bangunan DPRD Kota Tasikmalaya dan membuka diskusi dengan 2 anggota dewan dan 2 orang dinas pemerintahan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Syamil Fadillah mengatakan, bahwa pihaknya menuntut 9 hal dari 2 isu yang terdiri dari isu buruh dan pendidikan.

"Terkait poin pendidikan, kami menuntut fasilitas pendidikan yang layak di Kota Tasikmalaya, serta mampu membrikan ruang kepada pelajar untuk berkembang dengan baik," ucapnya kepada TribunPiangan.com di lokasi pada Senin (6/5/2024).

Lalu, Syamil juga menuntut perubahan tingkat Guru Honorer yang telah memenuhi syarat serta kapasitas yang kompeten menjdu Guru PPPK.

"Selanjutnya, kami menuntut untuk mengurangi pemberian gaji kepada guru yang berkedok magang. Terakhir, memperbaiki tata kelola administrasi dan birokrasi untuk lebih dipermudah dalam segala bidang yang berkaitan pada ruang lingkup pendidikan," pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman, menjawab tuntutan tersebut langsung kepada mahasiswa.

"Apa yang para mahasiswa tuntut adalah program saya 3 bulan lalu, saya masuk menjabat Plt di Disdik Kota Tasikmalaya sejak 2 Januari 2024. Dari 225 sekolah dasar negeri, saya sudah menyoroti semua bangunan yang rusak," ujarnya seperti dilansir TribunPriangan.com saat berdiskusi dengan massa aksi.

Hal tersebut menjadi programnya lantaran Ucu menilai, kenyamanan dan keamanan siswa dalam mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM).

"Lalu, terkait Guru Honorer, dari 1481 guru honorer, saat ini hanya tinggal 340 saja, dan itu sedang kami perjuangkan untuk berstatus PPPK," lengkapnya.

Ucu juga menyebut, bahwa kehadiran guru itu wajib di hadapan siswa, bukan berada di hadapan laptop.

"Kemudian, ihwal tata kelola administrasi, dengan hadirnya teman-teman mahasiswa di sini, siapapun boleh datang ke kantor Disdik Kota Tasikmalaya untuk mempertanyakan apa yang sudah kami lakukan," ujarnya.

Sampai berita ini ditulis, massa aksi masih berada di dalam bangunan DPRD Kota Tasikmalaya dan bersitegang dengan 2 anggota dewan serta 2 orang dinas pendidikan, lantaran tidak semua anggota dewan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Tasikmalaya tidak hadir di sana. (*)