Soal Penerimaan ASN 2024 di Sumedang, DPRD Sebut Jadi Langkah Solutif untuk Honorer

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sumedang membuka penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan formasi sebanyak 600.

Penerimaan ini dinilai DPRD Sumedang menjadi solusi bagi para honorer. Karenanya, honorer di lembaga-lembaga pemerintah, dianjurkan untuk ikut seleksi.

Ketua Komisi I DPRD Sumedang Asep Kurnia mengatakan, setiap pembukaan pendaftaran ASN menjadi satu solusi untuk penyelesaian persoalan mon ASN di Kabupaten Sumedang.

"Tahap demi tahap sudah diselesaikan," kata Asep di Sumedang, Rabu (20/3/2024).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, solusi itu dapat dibuktikan dengan data. Jumlah honorer di Sumedang semakin berkurang karena berubah status menjadi ASN.

"Terutama untuk tenaga honorer dari sebelumnya yang berjumlah 5.000 lebih sekarang tinggal tiga ribuan dan ini terus berkurang dan saya yakin ini bisa terselesaikan," kata Asep.

Asep berharap para peserta nantinya bisa memanfaatkan seleksi ini dengan baik.
"Dengan jelasnya status mereka, saya harap Sumedang bisa mendapatkan para ASN yang handal dan profesional," katanya

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dibuka sebanyak 600 formasi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024.
Formasi itu terdiri atas 400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 200 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pj Sekretaris Daerah Tuti Ruswati saat memimpin Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di di Ruang Rapat Sekda, Rabu (20/03/2024), mengatakan yang diprioritaskan pada formasi itu adalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Rinciannya, P3K tenaga guru sebanyak 220 formasi, kesehatan 90 formasi, dan tenaga teknis 90 formasi. Dan untuk CPNS rinciannya, tenaga kesehatan 5 formasi dan 195 sisanya untuk tenaga teknis, "ungkapTuti.

Menurut Tuti, Pemkab Sumedang menampung berbagai saran dan masukan terkait dengan pengadaan ASN Tahun 2024.

"Kami menampung saran dan masukan terutama dari legislatif terkait permasalahan penanganan non ASN di Sumedang sehingga tahun ini diharapkan segala permasalahan bisa teratasi dengan baik," ujar Tuti.