Baru 7.089 dari 20 Ribu Pelamar yang Telah Lengkapi DRH NI CPNS 2023, BKN Berlakukan Sanksi Tegas

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pengumuman perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023, kini telah berada di penghujung seleksi.

Adapun berbagai instansi kini sudah mengumumkan hasil akhir dari seleksi nasional tersebut.

Bagi peserta CPNS 2023 yang berhasil lolos seleksi, akan diwajibkan membuat daftar riwayat hidup (DRH).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pengisian Daftar Riwayat Hidup untuk Penerbitan Nomor Induk Pegawan CPNS 2023 atau DRH NIP CPNS 2023 sudah dibuka sejak 21 Januari 2024 hingga 21 Februari 2024.

Baca juga: Penyelenggaraan CPNS 2024 Periode I Dibuka Maret, Begini Cara Daftar di SSCASN

Sekadar informasi, formasi CPNS 2023 hanya membuka peluang bagi putra dan putri bangsa untuk 14 instansi pemerintah pusat, dan tidak diperuntukan bagi alokasi formasi di instansi daerah.

DRH dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelolah oleh Bandan Kepegawaian Negara (BKN).

Mengenai cara membuat DHRN dan batas waktunya, masih merujuk pada SK Plt CBKN No.9386/B-KS.04.01/SD/E/2023, pengisian DRH dan NIP CPNS 2023 dilakukan mulai Selasa, 23 Januari 2024 hingga Rabu, 21 Februari 2024.

Peserta yang tidak melengkapi DRH NI dan NIP dalam batas waktu yang ditentukan, maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri.

Baca juga: 45 Contoh Soal SKD CPNS 2024, Lengkap Beserta Kunci Jawaban TWK, TIU dan TKP

Namun hingga detik ini dari data yang dikumpulkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), baru sekitar 7.089 pelamar dari 20 ribu lebih pelamar yang mengisi DRH NIP CPNS 2023.

Mencermati kondisi yang ada, BKN mengingat konsekuensi bagia pelamar yang tidak mengisi DRH NIP CPNS 2023.

Bagi peserta yang tidak mengisi DRH CPNS 2023 dianggap mengundurkan diri.

TIdak sampai di situ, peserta yang mengundurkan diri setelah kelulusan ada konsekuensi berupa sanksi.

Mulai dari blacklist hingga denda ratusan juta rupiah.

Baca juga: TERNYATA Ini Deretan Instansi yang Sepi Peminat CPNS 2023, Berpeluang Besar Lolos Seleksi CPNS 2024

Berikut sanksi bagi CPNS dan PPPK yang mengundurkan diri setelah lulus.

1. Sanksi Blacklist

Pasal 54 Ayat 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021, mengatur sanksi berupa blacklist bagi peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai.

Sanksi ini menyatakan bahwa peserta yang mengundurkan diri tidak diperbolehkan melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya. Artinya, nama peserta tersebut akan diblacklist selama satu periode.

2. Denda

Selain sanksi blacklist, peserta yang mengundurkan diri juga dapat dikenai denda. Besaran denda bervariasi sesuai dengan kebijakan instansi yang dilamar.

Sebagai contoh, pada pengadaan CPNS 2021 oleh Badan Intelijen Negara (BIN), besaran denda diatur dalam Pengumuman Nomor: Peng-03/VI/2021.

Rincian besaran denda adalah sebagai berikut:

• Peserta yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, dikenai denda sebesar Rp25.000.000.
• Peserta yang telah diangkat menjadi CPNS kemudian mengundurkan diri, dikenai denda sebesar Rp50.000.000.
• Peserta yang telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen Tingkat Dasar dan Diklat lainnya kemudian mengundurkan diri, dikenai denda sebesar Rp100.000.000.

Denda ini merupakan bagian dari upaya instansi untuk menekan angka pengunduran diri peserta yang telah berhasil melalui seleksi dan pemberkasan.

Baca juga: Seleksi CPNS 2023 Hampir Selesai, Ini Batas Pengisian dan Link DRH CPNS 2023 yang Bisa Dijangkau

Selain itu bagi peserta CPNS 2023 yang memutuskan untuk mengundurkan diri, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, seperti mengirimkan surat pernyataan sesuai format yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Formulir dan surat pengunduran diri dapat diunduh di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Selain itu, setelah selesai melakukan pemberkasan NIP dengan DRH, tahap akhir dari rekrutmen CPNS 2023 adalah pengusulan penetapan NIP yang berlangsung selama satu bulan.

Kesimpulan

Mengundurkan diri setelah pemberkasan CPNS dan PPPK 2023 tidak hanya berpotensi membekukan peluang peserta untuk melamar pada periode berikutnya melalui sanksi blacklist, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi finansial melalui sistem denda yang diterapkan oleh instansi terkait.

Oleh karena itu, peserta diharapkan mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri setelah tahap pemberkasan.

Kedua sanksi tersebut, baik blacklist maupun denda, bertujuan untuk memastikan keseriusan dan komitmen peserta yang telah diterima sebagai CPNS atau PPPK.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun birokrasi yang profesional dan berkualitas.

Dengan demikian, bagi peserta yang meraih kesuksesan dalam seleksi CPNS dan PPPK 2023, penting untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil setelah pemberkasan guna menjaga integritas dan kredibilitas sebagai calon aparatur negara.

Langka Pengisian DRH NIP CPNS

• Buka Link https://sscasn.bkn.go.id.
• Berikut dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pengisian DRH, dikutip dari laman sscasn.bkn.go.id:
  • File scan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan stempel elektronik.
  • File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
  • File scan CV yang telah diisi lengkap (format dapat diunduh di laman sscasn.bkn.go.id).
  • File scan surat keterangan pengalaman kerja yang masih berlaku yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  • File scan surat keterangan bebas narkoba.
  • File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter yang berstatus sebagai PNS dan bekerja di lingkungan dinas kesehatan pemerintah.
  • File scan ijazah asli yang digunakan untuk melamar CPNS atau PPPK.
  • File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar CPNS atau PPPK.
  • File scan formulir lamaran CPNS yang dikirim ke instansi pemberi kerja.
  • Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah.

Kemudian mengisi DRH CPNS dan PPPK melalui akun masing-masing peserta (sscasn.bkn.go.id).(*)

Diolah dari Pos-Kupang.com

Simak artikel serupa TribunPriangan.com di : Googel News