Bocoran CPNS 2024 Lengkap Disertai Syarat yang Dibutuhkan, Diperkirakan Tersedia 1,3 Juta Formasi

“Jadi setelah beberapa waktu sudah tidak ada formasi cakim secara besar-besaran, maka ini menjadi pertimbangan dari Kementerian PANRB untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024 karena kekurangannya cukup banyak,” kata Anas.

Pengadaan calon hakim dilakukan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), yang diseleksi dari Analis Perkara Peradilan.

Adapun pengadaan hakim didapatkan setelah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Terkait dengan tahapannya, pengadaan hakim dilakukan sama dengan tahapan pengadaan CASN secara umum, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim.

“Namun untuk menjadi hakim tentu dilakukan uji kompetensi kembali oleh Mahkamah Agung,” tutur Anas.

Merujuk data Mahkamah Agung, diperlukan sejumlah SDM aparatur untuk mengisi kebutuhan sejumlah unit kerja pengadilan baru yang berada di lingkungan MA.

Kebutuhannya mencapai puluhan ribu, yang terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, dan hakim peradilan tata usaha negara, serta ASN yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kuota CPNS akan Diperbanyak pada Tahun 2024 untuk Fresh Gaduate

Pemerintah berupaya untuk membuka lebih banyak formasi bagi para lulusan baru atau fresh graduate di seleksi CASN 2024 atau seleksi CPNS-PPPK.

Namun demikian, hal ini bukan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Tanah Air.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah membuka lebih banyak lowongan fresh graduate untuk mendapatkan talenta yang memiliki keahlian terkini, sehingga dapat mendukung upaya reformasi birokrasi pemerintah.

"Memang (seleksi CPNS) tidak bisa memenuhi harapan publik yang besar. Karena ASN bukan lembaga penampung pengangguran," kata dia, ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ia pun mencontohkan, saat ini pemerintah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang piawai dalam urusan teknologi informasi.

Kebutuhan ini selaras dengan fokus pemerintah untuk memperkuat keamanan siber nasional.

"Selama ini kita ngomong digital, tapi pengamanan datanya tidak diurus," ujarnya.