Massa Aksi PMII Tasikmalaya Blokade Pertigaan Rancabango, Korlap: Reformasi Birokrasi

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Ratusan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya memblokade jalan raya di pertigaan Rancabango, tepatnya di depan salah satu mal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat (1/12/2023).

Mereka hendak menyuarakan evaluasi birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, khususnya kepada Pj Wali Kota, Cheka Virgowansyah.

Demonstrasi tersebut bahkan diwarnai dengan aksi bakar ban.

Petugas kepolisian tampak juga bersiaga mengawal aksi tersebut.

Sedangkan arus lalu-lintas untuk sementara dialihkan, sehingga sempat pula terjadi uraian kemacetan di ruas jalan tersebut.

Koordinator Lapangan (Koorlap) Massa Aksi, Heru Muchtar mengatakan bahwa pihaknya membawa segudang permasalahan.

"Kami membawa banyak permasalahan yang dijadikan sebagai aspirasi kami, yakni terkait grand isu yang kami bawa itu evaluasi birokrasi pemerintah kota Tasikmalaya," jelasnya kepada TribunPriangan.com di lokasi pada Jumat (1/12/2023).

Ia juga menilai bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengawal permasalahan-permasalahan penting yang dijadikan kajian oleh PMII Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Pertama, terkait dengan persoalan kemiskinan hari ini. Kita ketahui bahwasanya Cheka pernah mengklaim bahwa Kota Tasikmalaya telah mendapatkan predikat dan penghargaan dalam menurunkan kemiskinan di Kota Tasikmalaya,” papar Heru.

“Akan tetapi, menurut kami, dia bukan menurunkan, tapi kemiskinan justru turun-temurun di masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,” lanjutnya.

Heru mengatakan, bahwa tentunya pihak PMII sendiri pun mempunyai dasar dan alasan mengapa mereka harus mengawal permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Kemudian terkait masalah kesehatan. Baru-baru ini, kita digegerkan dengan bahwasanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya melakukan kelalaian dengan mengorbankan satu nyawa anak,” paparnya.

“Kemudian permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini semakin menjamur di Kota Tasikmalaya dengan adanya permasalahan mengenai korupsi dalam hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 lalu, sedang hari ini masih menjadi permasalahan yang tak kalah penting juga,” lanjut Heru.

Kemudian, tambah dia, permasalahan-permasalahan lainnya yang terkait dengan reformasi birokrasi.

“Kami menilai ini menjadi dasar permasalahan, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya, tidak mampu menjalankan kinerjanya secara optimal,” pungkas Heru.(*)