Program Penanganan Kemiskinan Disebut Masih Sisakan Kelemahan

TRIBUNPRIANGAN.COM - Lemahnya daya dorong program terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat, menjadi kelemahan program penanganan kemiskinan di masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menjadi narasumber Penguatan Kapasitas SDM PKH yang diselenggarakan Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI di Laut Biru Resort Hotel JI. E. Jaga Lautan No. 17-18 Pangandaran.

“Kelemahan itu yang harus diperbaiki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ataupun Family Development Session (FDS),” ujar Kang Ace sapaan akrabnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (17//1/2023).

Baca juga: Kang Ace: Kekayaan Pangan Lokal Miliki Nilai Tambah Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan PKH, katanya, ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan P2K2 oleh pendamping.

"Pendamping harus benar-benar serius dan sungguh-sungguh memfungsikan P2K2 ini,” katanya.

Dalam rangka optimasi daya dorong PKH terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat, kata dia, pendamping hendaknya memiliki inisiatif dan terobosan dan tidak terpaku melulu pada modul.

Harus ada transfer ilmu dari pendamping ke masyarakat miskin.

Ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi selama ini, kata Kang Ace, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas KPM.

Baca juga: Kang Ace Tegaskan Urus Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Kini Praktis dan Gratis

Pendamping yang berlatar belakang ilmu perpustakaan misalnya, dapat mendirikan perpustakaan mini di kalangan KPM.

“Mereka yang berlatar belakang ilmu pertanian dapat mentransfer pengetahuan cara bercocok tanam yang efektif dan efisien,”’paparnya.

Pada kesempatan itu juga, Kang Ace menjelaskan tentang keterlibatannya selama ini dalam meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial di tanah air terutama di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat mulai dari PKH, BPNT, ATENSI dan PENA.

Di antaranya pada 2022 pihaknya telah turut menggelontorkan anggaran sebesar Rp 333,549,556,423 untuk dua kabupaten, kemudian pada tahun anggaran 2023 ditingkatkan menjadi sebesar Rp 446,536,544,438.

Adapun bantuan-bantuan telah dikucurkan ke Kabupaten Bandung dan Bandung Barat seperti untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 216 penerima senilai Rp 4.320.000.000.

Baca juga: Tips Jangkau Calon Pembeli Melalui Pemasaran Digital ala Kang Ace, Pelaku UMKM Wajib Simak!

Kemudian Bantuan Pejuang Ekonomi Nasional (PENA) untuk175 penerima senilai Rp 249.062.900. Bantuan program Kearifan Lokal untuk 9 kelompok penerima senilai Rp 450.000.000.

Serta bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi 350 penerima senilai Rp 7.000.000.000.

“Kami juga telah menyalurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada 8 lembaga senilai Rp 249.062.900. Bantuan Sosial Tunai 2020-2021 kepada 382 penerima senilai Rp 1.719.000.000,” kata Ace.

Beberapa bantuan lainnya meliputi bantuan pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren bagi 15 pesantren dan lembaga keagamaan Islam, senilai Rp 9.636.794.900.

Kemudian bantuan program Keserasian Sosial untuk 15 kelompok penerima senilai Rp. 1.500.000.000 dan Bansos Beras tahun 2020 dan 2022 yang menyasar 6 kelompok dan lembaga sebesar Rp 300.000.000.