Progres Tol Getaci, Lelang Ulang Dilakukan Akhir 2023 dan Ditargetkan Rampung Sampai Ciamis 2024

TRIBUNPRIANGAN.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bakal melakukan tender atau lelang ulang terhadap proyek jalan tol penghubung Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Tol Getaci.

Lelang ulang ini dijadwalkan bakal dilakukan pada akhir 2023.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, tahap awal pelelangan Tol Getaci adalah ruas Gedebage hingga wilayah Ciamis.

Baca juga: 15 Kelurahan dan 4 Kecamatan di Kota Tasikmalaya Terjangkau Tol Getaci, Ini Nama Desanya

"Sekarang sedang persiapan untuk lelang sampai dengan Ciamis, Jawa Barat," kata Basuki setelah peresmian Tol Cisumdawu, Selasa (11/7/2023), dikutip dari Kompas.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merujuk pada hasil pembahasan dengan Kementerian PUPR, pembangunan Tol Getaci tetap ditargetkan selesai sampai Ciamis pada 2024.

"Hingga 2024 mendatang jalan tol ini (Tol Getaci) baru ditargetkan tersambung hingga Ciamis," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga memastikan, proses pembangunan calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini akan dilakukan secara bertahap.

Baca juga: 24 Desa dan 4 Kecamatan di Kabupaten Ciamis Terjangkau Tol Getaci, Ini Nama Desanya

"Belum nyambung ke Cilacap," ungkap Airlangga.

Mega proyek Tol Getaci ini akan menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Proyek Tol Getaci direncanakan memiliki panjang hingga 206,65 kilometer, dengan rincian 171,40 kilometer di Jawa Barat dan Jawa Tengah sepanjang 35,25 kilometer.

Mengutip dari laman Kementerian PUPR, rancangan Tol Getaci akan dibagi ke dalam empat seksi, sesuai dengan panjang ruas dan rute yang dibangun.

Ke-4 seksi pembangunan ruas Tol Getaci tersebut yakni:

• Seksi 1: Gedebage - Garut (45,2 kilometer)
• Seksi 2: Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 kilometer)
• Seksi 3: Tasikmalaya - Patimuan (76,78 kilometer)
• Seksi 4: Patimuan - Cilacap (34,35 kilometer)

Jalan Tol Getaci termasuk dalam PSN, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. (*)