UPDATE Yana Mulyana Ditangkap KPK, Pilwakot Bandung 2024 Dipastikan Tanpa Petahana

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Pemilihan Wali Kota Bandung pada Pemilu serentak 2024 bakal berjalan menarik, mengingat tidak akan diikuti oleh petahana. 

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dipastikan tidak akan ikut dalam Pilwalkot setelah ditangkap KPK pada Jumat 14 April 2023. Saat ini Yana masih menjadi pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. 

Pengamat Politik Universe Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Karim Suryadi mengatakan, sebenarnya tidak adanya petahana di Pilwalkot nanti tidak akan berpengaruh signifikan. 

Baca juga: H-7 Jelang Arus Mudik Lebaran, Kapolri Imbau Masyarakat Lapor Petugas Sebelum Mudik

"Karena sosok petahana ini tidak merajai survey. Memang petahana ini selalu ditakuti dalam berbagai Pilkada, khususnya menyangkut jaringan pendanaan dan lainnya," ujar Karim saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (15/4/2023). 

Kondisi ini, kata dia, akan membuat para calon merasa perca diri dalam pertarungan nanti. Selain itu, pemilihan kepala daerah tanpa petahana pun akan terasa adil. 

"Semua berjuang dari awal dan kompetisi akan lebih terbuka, semua mengandalkan dukungan partai dan perjuangan sendiri," katanya. 

Baca juga: UPDATE Yana Mulyana Ditangkap KPK, Ema Sumarna Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

Selama ini, kata dia, kecurigaan orang terhadap petahana itu karena memiliki pendanaan dan jaringan yang luas. 

"Melawan petahana sering diidentikan dengan melawan APBD kan gitu ya, dengan tidak adanya petahana tuduhan itu akan hilang dengan sendirinya," ucapnya. 

Sementara itu, saat disinggung soal keterkaitan Yana dan elektabilitas Gerinda, Karim menyebut tidak akan terlalu berdampak. 

Baca juga: Rasakan Ngabuburit Asyik di Taman Cikapayang Dago, Taman di Pusat Kota yang Indah dan Sejuk

"Setidaknya publik akan mengaitkan sosok Yang dengan partai pengusungnya, meskipun partai akan berkelit dan menonaktifkan keanggotaannya, kalau kita fair melihat kasus ini, korupsi itukan bisa terjadi pada siapa saja, kader dan partai mana saja, dalam bahasa saya korupsi itu tidak berjenis kelamin dan tidak partisan," katanya.