WOW, Retno Jadi OKB, Ketiban Ganti Untung Proyek Tol Kartasura-Klaten, Terima Rp 2 Miliar Lebih

TRIBUNPRIANGAN.COM - Tol Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km direncanakan selesai dan bisa dioperasikan pada Desember 2023. 

Tol ini merupakan seksi 1 dari Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama badan usaha jalan tol (BUJT).

Pembebasan lahan di jalur seksi 1 ini sudah mencapai 96 persen. Ganti untung yang diterima warga membuat mereka menjadi orang kaya baru (OKB).

Sejumlah warga yang lahannya terdampak proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo menyampaikan bahwa ganti untung yang didapat dari pemerintah memberikan dampak positif yang besar.

"Saya dapat ganti rugi Rp 2,41 miliar, tanahnya 2.163 m2. Alhamdulillah dari situ yang awalnya sawahnya 1 patok saja sekarang bisa punya 3 patok sawah, lalu juga bisa usaha kos-kosan dan ruko," tutur Retno Triastuti, warga Klaten sebagaimana disiarkan portal pu.go.id, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Uang Ganti Rugi Tol Getaci Seksi 1 Gedebage-Garut Rencananya akan Dibayar Bulan Ini

Baca juga: UPDATE Pembangunan Jalan Tol Getaci, Ridwan Kamil: 1-2 Tahun Lagi Pembangunan Tol Tembus Tasikmalaya

Darmanto, warga Boyolali, juga merasa senang dengan ganti untung proyek tol ini Solo-Yogyakarta ini. Ia mendapatkan uang ganti untung sebesar Rp 1,8 miliar dari tanah warisan orang tua seluas 535 m⊃2;.

"Alhamdulillah ganti untung tanah warisan orang tua tersebut dibagi ke 6 saudara, keluarga saya dapat Rp 400 juta. Saya alhamdulillah bisa bangun rumah, bisa kuliahin anak dan buat usaha ternak ikan," katanya.

Turut hadir pada acara ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi, Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur, Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur Suchandra Hutabarat, Direktur Utama PT Adhi Karya Entus Asnawi, serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. 

Secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan mengurai kemacetan di kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).

Diharapkan tol ini dapat meningkatkan ekonomi regional Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di tanah air.

"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25 ribu kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kita selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi," kata Menteri Basuki.

Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo sepanjang  96,57 km terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km. Saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1.

"Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen, akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya insya allah Desember 2023 selesai," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan seksi 1 tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Pembukaan jalan fungsional ini untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan total investasi untuk Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo sebesar Rp 27,48 triliun. Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp 5,902 triliun yang bersumber dari APBN.

"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." katanya. (*)