Rapat Kerja Nasional

Lahan Pertanian Indonesia Makin Menyusut, Wapres : Bisa Jadi Ancaman Ketahanan Pangan Kita

Wakil Presiden Ma'ruf Amin: menyusutnya luas lahan pertanian di Indonesia merupakan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia bila tidak segera diatasi

Kompas.com
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers seusai Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan) 

TRIBUNPRIANGAN.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, menyusutnya luas lahan pertanian di Indonesia merupakan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia bila tidak diikuti dengan peningkatan produksi.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian yang turut dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

"Fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, tadi juga disinggung Pak Menteri, ini juga menjadi masalah kritikal. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, ia juga meminta Kementerian Pertanian untuk membuat terobosan dalam meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian.

Baca juga: PPKM Resmi Dicabut, Wapres Sebut Pemerintah Akan Siapkan Vaksin Anak Gratis

Baca juga: Fakultas Pertanian UNWIM Lepas Mahasiswa/i yang akan Lakukan Program Intership ke Jepang

Ia pun mendorong Kementan menggandeng berbagai pihak seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi di bidang pertanian. "Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan," ujar Ma'ruf.

Penyebab Penyusutan Lahan Pertanian Setiap Tahunnya

Dikutip dari situs KEMENTAN RI sebanyak 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya yang disebabkan karena alih fungsi lahan ke area non pertanian.

Biasanya, alih fungsi ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik dan jalan tol dan fasilitas umum lainnya.

"Angka sebesar itu nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300.000 ton setiap tahun," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri, di Jakarta, Senin, (13/1/2020) lalu.

Baca juga: Aksi Hijau Kampung Berseri Astra Suntenjaya Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan8

Pemerintah melalui Kementan sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan harapan untuk bisa mengkontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

"Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan bencana. Karena itu perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang," katanya.

Disisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga terus mengecam dan mengancam bagi siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian.

Ancaman tersebut telah diatur dalam Undang-undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Baca juga: Hadiri Jambore Penyuluh Pertanian, Wabup Ciamis Sampaikan Hal Ini Didepan Para PPL

"Arah pengaturan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, yang dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan," ujar Mentan SYL di berbagai kesempatan.

Menurut Mentan, undang-undang tersebut juga menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian, dimana Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

"Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar, ujar SYL.

Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo juga tegas meminta penegak hukum agar menangkap pengalihfungsi lahan pertanian.(*)

*Sumber : Kompas.com, pertanian.go.id

Sumber: Kompas
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved