FKUB Kabupaten Tasikmalaya Waspadai Politik Identitas

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya diketahui telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu bersama tokoh-tokoh agama.

Hal tersebut guna mengantisipasi perpecahan antarumat beragama di Kabupaten Tasikmalaya menjelang dilangsungkannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Keseluruhan Jawa Barat pada waktu penilaian yang dilakukan oleh Setara Institute memang jeblog (red: bernilai buruk), termasuk wilayah Tasikmalaya yang juga dianggap (wilayah) intoleran,” ungkap Edeng Zaenal Abidin selaku Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya kepada TribunPriangan.com pada Selasa (17/1/2023).

Kendati demikian, Edeng juga menjelaskan terkait bagaimana mekanisme kehidupan masyarakat beragama di Kabupaten Tasikmalaya kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro, sehingga saat ini, Kabupaten Tasikmalaya tidak lagi mendapat stigma intoleran.

“Gotong royong antarumat beragama di Kabupaten Tasikmalaya, misal seperti pemugaran masjid, tahun baru hijriah, mereka yang nonmuslim itu ikut membantu,” lanjutnya.

Meski begitu, pihaknya menilai bahwa isu-isu di pusat akan berdampak ke daerah, salah satunya adalah politik identitas, sehingga Edeng akan tetap meningkatkan kewaspadaan melalui FGD yang digelar FKUB Kabupaten Tasikmalaya.

"Sebetulnya masyarakat kita itu rukun-rukun saja. Justru yang tidak rukun itu adalah kaum elit yang di atas," lengkapnya.

Edeng bahkan menilai, bahwa menjelang Pemilu 2024, para elit ini tidak memiliki kepercayaan diri sehingga melibatkan masyarakat dalam kontestan tahun politik di 2023.

“Padahal Pemilu yang tidak berkualitas itu justru money politic, dan itu sudah 60 persen melibatkan masyarakatnya, sedangkan politik identitas itu masyarakat juga tidak tahu apa itu politik identitas, hanya elit-elit saja yang ribut,” katanya.(*)