Pertama Kalinya Pemkab Sumedang Raih Penghargaan Bhumandala Award 2022

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapatkan penghargaan pada Bhumandala Award 2022 yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BPG) Republik Indonesia.

Penghargaan ini adalah Bhumandala Nama Rupabumi, yang merupakan penghargaan pertama bagi Kabupaten Sumedang dalam soal informasi geospasial.

BIG menilai bahwa Kabupaten Sumedang telah berkontribusi dengan baik dalam pembangunan jaringan informasi geospasial nasional. Yang informasi tentang rupa bumi itu sangat berguna untuk perencanaan pembangunan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan dalam di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (24/11/2022).

"Ini akan semakin memacu semangat kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ini pertama kalinya Sumedang meraih Bhumandala Nama Rupabumi ini," kata Erwan kepada TribunJabar.id, Minggu (27/11/2022).

Namun ia mengharapkan agar Pemkab Sumedang sendiri tidak cepat berpuas diri atas berbagai prestasi yang telah diraih.

"Saya harap jangan cepat berpuas diri. Terus perbaiki apa yang menjadi kekurangan pada pemerintahan kita. Pendataan melalui data geospasial ini terus dilaksanakan hingga ke pelosok," ujarnya.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan penghargaan Bhumandala merupakan bentuk apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penyelenggaraan informasi geospasial dengan baik.

"Harapannya penghargaan ini dapat menjadi pemantik untuk membangkitkan semangat dalam mengembangkan simpul jaringan lainnya," kata Suharso.

Suharso menyebutkan, simpul jaringan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial guna mendukung proses perencanaan pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah.

"Siklus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan dalam multi skala, multi sektor dan multi waktu," katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang menggarap pengelolaan informasi geospasial secara bersama yang tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, berdayaguna, dan kredibel.

"Sistem tersebut disebut sebagai jaringan informasi geospasial nasional berdasarkan amanat Perpres nomor 27 tahun 2014," katanya.