Pemkot Banjar Raih WTP yang ke-11, Berturut-turut Sejak 2011

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA BANJAR - Pemerintah Kota Banjar berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya perihal menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Atas prestasi tersebut, Pemkot Banjar diganjar Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Keberhasilan Pemerintah Kota Banjar Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Rabu (16/11/2022).

Prestasi WTP yang ke-11 kalinya ini merupakan capaian Pemkot Banjar berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2021.

Penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP Tahun 2021 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia diserahkan secara langsung oleh perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Provinsi Jawa Barat, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Banjar.

Baca juga: Himpaudi Ke-17 Kota Banjar, Wali Kota Diberi Penghargaan Atas Program Majukan PAUD

Sekretaris Daerah Kota Banjar, Ade Setiana, menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Provinsi Jawa Barat yang telah datang langsung ke Kota Banjar untuk menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kami untuk terus melakukan pengelolaan serta penyajian laporan keuangan secara transparan dan akuntabel di Kota Banjar,” kata Ade.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah juga mengatakan, dengan kunjungan ini, Pemerintah Kota Banjar dapat melakukan diskusi langsung tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjar, khususnya dalam pengelolaan keuangan di Kota Banjar.

Baca juga: Komitmen dan Kerja Keras Dorong Percepatan Pembangunan Desa, Kota Banjar Capai Status Mandiri

Ade Setiana berharap, beberapa permasalahan tentang keuangan di daerah dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat dijadikan kajian, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

“Dengan kunjungan ini, kita dapat berdiskusi langsung tentang beberapa permasalahan di Pemerintah Daerah. Inilah bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam upaya pengelolaan keuangan. Selain itu, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen nyata dari Pemerintah Kota Banjar dalam upaya pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)