Tetep Abdulatip Berharap BLT BBM Sampai ke Masyarakat Terdampak Kenaikan Harga
Kami berharap Bantuan Langsung Tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2022 ini sampai ke masyarakat
Penulis: Aldi M Perdana | Editor: ferri amiril
lihat foto
Laporan Kontributor TribunPriangan.com Kabupaten Tasikmalaya, Aldi M. Perdana
TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - "Kami berharap Bantuan Langsung Tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2022 ini sampai ke masyarakat yang benar-benar terdampak kenaikan BBM," kata KH Tetep Abdulatip saat ditemui TribunPriangan.com pada Selasa (8/11/2022).
Di tengah agenda Reses I Tahun Sidang 2022-2023, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihannya, melainkan juga memonitor apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat.
Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan lewat Bank bjb di seluruh Provinsi Jawa Barat.
"Kami berharap anggaran BLT yang hanya 50 miliar ini benar-benar sampai ke masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM, karena memang tidak menyisir semua Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial," terang KH Tetep.
Dirinya pun menambahkan, meskipun dengan kenaikan BBM yang membuat harga-harga ikut naik, maka jumlah yang terdampak juga bertambah.
Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengagendakan pemantauan supaya anggaran 50 miliar tepat sasaran.
"Saya juga mendapatkan informasi tentang titik-titik penyalurannya di mana saja dan berapa besarannya di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan jadwal tanggal-tanggalnya, jadi tidak sulit untuk melakukan pemantauan itu," terangnya.
Perlu diketahui, KH Tetep juga menginformasikan bahwa di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ciawi, yang mendapatkan BLT hanya 10 orang.
Kendati demikian, dirinya lagi-lagi berharap jika 10 orang itu benar-benar tepat sasaran.
"Untuk itulah, agenda Reses ini tidak hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihan, tapi juga melakukan monitoring apakah kebijakan pemerintah langsung menyentuh masyarakat atau tidak?" pungkasnya. (*)
