Airlangga Sebut Politik Identitas Masih Rawan Terjadi

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Sukabumi, Dian Herdiansyah. 

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUKABUMI - Ketua dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara tegas menolak adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, politik sara dan identitas sangat kental di pemilu 2019 lalu, sehingga di pemilu 2024 sangat rentan terjadi. 

"Ya tentunya kita tidak ingin adanya politik identitas, karena partai politik yang lurus masyarakat Indonesia yang paling besar Islamnya, kata Airlagga, setelah pelantikan Majelis Dakwah Islamiyah di Ponpens Yaspida, Sabtu (5/11/2022).

Airlangga menyebut alasan menggelar pelantikan organisasi sayap partainya bernama Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di pondok pesantren Yaspida Sukabumi, membuktikan bahwa Golkar dekat dengan pesantren. 

"Ini menunjukan, bahwa Golkar dekat dengan pondok pesantren dan membuktikan Golkar ada majelis dakwah yang mengurus umat," tuturnya. 

Partai Golkar yang memiliki organisasi kemasyarakatan di bidang dakwah dan mengurus umat, tentunya sangat erat kaitannya dan tidak dipisahkan. 

"Di Golkar ada satuan karya (satkar) Ulama yang mengurus umat. Jadi jangan didikotomikan antara partai yang juga mengurus umat," jelasnya. 

Saat disinggung terkait pasangan Pilpres 2024 mendatang dan sikap Golkar yang di dalamnya koalisi Indonesia bersatu (KIB) PPP dan PAN, Ailangga akan menyampaikannya di tahun 2023.

"Soal Pilres jadwalnya tahun depan," singkatnya.(*)